Hasil kebijakan pemerintah dapat bangun kepercayaan pasar

id gubernur bi abus, kepercayaan pasar, kebijakan pemerintah

Hasil kebijakan pemerintah dapat bangun kepercayaan pasar

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

...Sekarang kan dipengaruhi banyak hal, ada pengaruh karena persepsi dan ada juga sentimen...
Jakarta (ANTARA Lampung) - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai hasil konkret kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat membangun kepercayaan pasar yang kemudian mendorong perbaikan nilai tukar.

"Sekarang kan dipengaruhi banyak hal, ada pengaruh karena persepsi dan ada juga sentimen. Nah persepsi dan sentimen kalau seandainya bisa dilawan dengan contoh konkret dari hasil kebijakan itu akan bisa membangun kepercayaan dan membuat nilai tukar kita membaik," ujar Agus saat ditemui di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat.

Agus menuturkan fluktuasi nilai tukar rupiah, selain disebabkan oleh kondisi eksternal, juga akibat adanya tekanan terhadap transaksi finansial.

Arus modal masuk (capital inflow) ke Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini sekitar Rp40 triliun, lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sekitar Rp170 triliun.

"Tapi itu masih positif ada 'incoming flow' (modal masuk) walaupun jumlahnya kecil. Bayangkan beberapa negara lain itu 'incoming flow'-nya tidak ada, bahkan ada yang 'outflow' (keluar)," kata Agus.

Nilai tukar rupiah sendiri berdasarkan yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi bergerak melemah sebesar delapan poin menjadi Rp14.699 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya Rp14.691 per dolar AS.

Agus juga mengajak semua pihak untuk membangun persepsi yang positif karena akan banyak tantangan besar ke depan baik dari sisi domestik maupun global.

"Jadi yang saya titip adalah kita harus mendukung dengan persepsi yang positif. Kita semua bekerja sama dan masing-masing lembaga itu perlu koordinasi dan saya dari BI menyambut baik koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga OJK," ujar Agus.