Kadin: Jadikan sektor industri sebagai pondasi ekonomi

Jakarta (ANTARA Lampung) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai sektor industri merupakan pondasi perekonomian nasional sehingga organisasi pengusaha itu mendukung paket kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan industri.

"Pemerintah sudah menunjukkan dukungan kepada pertumbuhan sektor industri, salah satunya melalui peresmian smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah oleh Presiden Jokowi pada Mei lalu," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan untuk industri hulu, Kadin juga mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan kilang minyak di Indonesia yang sudah cukup lama tertunda.

Kehadiran smelter dan kilang minyak pada sektor hulu industri, menurut Rosan, akan memberikan nilai tambah pada komoditas atau produk yang dihasilkan.

Indonesia tidak hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk turunan dengan nilai jual yang lebih tinggi.

"Lebih dari itu, industri hulu akan menghidupkan produk turunan, industri pengolahan, dan lini-lini bisnis terkait. Karena itu, realisasi industri hulu memiliki efek berantai yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara luas," kata Rosan.

Ia mengatakan ada tiga sektor industri yang perlu mendapatkan penekanan yaitu industri berbasis agribisnis, industri berbasis komoditas dan industri berbasis maritim.

Untuk ketiga sektor tersebut Indonesia sudah memiliki modal dasar berupa ketersediaan kekayaan alam yang melimpah, salah satu contohnya yaitu Provinsi Sulawesi Tengah.

Penetapan Palu sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) dinilai Rosan dapat menjadi katalisator arus investasi baik PMA maupun PMDN yang lebih besar lagi di Sulawesi Tengah.

Ke depan, selain sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) serta konstruksi yang semakin marak di Sulawesi Tengah, investasi juga diarahkan pada hilirisasi produk-produk utama seperti kakao, rumput laut, kopra maupun komoditas perikanan lainnya.

"Sulteng sudah dikenal sebagai penghasil cengkeh nomor satu di Indonesia. Selain itu, perikanan juga menunjukkan pertumbuhan positif," kata Rosan yang juga merupakan Chairman Recapital Group.

? Menurut dia, selain investasi pada industri pengolahan yang bergerak positif, Sulteng juga menunjukkan indikator positif pada produksi rumput laut dan pengembangan dan diversifikasi udang vaname.

Untuk itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan KEK Palu dengan memprioritaskan "leading sector" khususnya produk agrobisnis dan agromaritim guna menarik lebih banyak investor ke wilayah Sulteng.

"Selain itu, kendala infrastruktur menjadi prioritas yang perlu diatasi untuk mendukung KEK Palu. Infrastruktur jalan misalnya sangat mendukung akses antar KEK Palu ke wilayah produksi," tuturnya.

Rosan juga mengapresiasi upaya peningkatan pariwisata di wilayah Sulteng melalui penyelenggaraan Sail Tomini. Demikian pula dukungan pemerintahan Jokowi-JK melalui kehadiran Presiden pada puncak acara Sail Tomini di Pantai Kayu Bura Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, 19 September mendatang.

"Seperti juga ketiga sektor industri tadi, pariwisata adalah modal dasar dan kekayaan yang sudah menjadi berkah bagi negara ini, berbeda dengan negara lain yang mesti dibangun dari awal. Kita tinggal meningkatkan kualitas industri pariwisata dengan penyediaan layanan berkualitas, sarana-prasarana, dan SDM yang profesional," katanya.

Rosan Roeslani merupakan salah satu dari kalangan pengusaha yang diajak berdialog oleh Presiden Joko Widodo sehubungan dengan penurunan performa ekonomi nasional. Dalam dua pekan terakhir dia telah tiga kali berdialog dengan Presiden.

Rosan membenarkan pernyataan pemerintah bahwa Indonesia belum memasuki periode krisis sebagaimana 1998. Namun, ia menambahkan jika dampak dari penurunan ekonomi telah mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah semakin sering terdengar informasi PHK.

"Kita ingin Kadin berkembang menjadi mitra pemerintah yang kredibel. Selain itu, Kadin perlu diarahkan untuk memfasilitasi kepentingan dunia usaha, harus mampu menjabarkan apa yang dibutuhkan dunia usaha," tuturnya.