Kepolisian Malaysia akan periksa mantan PM Mahathir

Kualalumpur (Antara/Reuters) - Kepolisian Malaysia pada Rabu berencana memeriksa mantan perdana menteri Mahathir Mohammad terkait tanggapan menentang pemerintah dan upayanya menurunkan pemimpin saat ini.
        
Mahathir, yang masih berpengaruh di Malaysia, mendatangi unjuk rasa besar di Kualalumpur pada akhir pekan lalu dengan mendesak gerakan "kekuatan rakyat" untuk menurunkan Perdana Menteri Najib Razak karena diduga terlibat korupsi.
        
"Tun Mahathir menyampaikan sejumlah tudingan dalam pidatonya. Hal itulah yang membuat kepolisian harus bertindak," kata juru bicara polisi, Asmawati Ahmad.
        
Belum diketahui apakah Mahathir akan menghadapi dakwaan hukum terkait pernyataannya tersebut.
        
Sementara itu, Mahathir --yang dikenal bergaya otoritarian saat menjabat perdana menteri selama 22 tahun hingga 2003-- tengah menuju Yordania dan kembali ke Malaysia pada 9 September.
        
"Sejauh yang saya ketahui, belum ada pendekatan dari pihak kepolisian kepada Mahathir hingga saat ini. Kami akan bekerja sama dengan kepolisian apapun yang dibutuhkan," kata orang dekat Mahathir, Sufi Yusoff, kepada Reuters.
        
Mahathir (90) sebelumnya merupakan patron dari Najib. Namun baru-baru ini sikapnya berupah setelah munculnya laporan mengenai transfer uang misterius senilai lebih dari 600 juta dolar AS ke rekening pribadi Najib.
        
Najib membantah melakukan tindakan melanggar hukum dan tidak menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Dia juga merespon kritik dengan memecat anggota kabinet yang dianggap mengancam dan membredel sejumlah surat kabar.
        
Banyak warga Malaysia yang terkejut atas sikap Mahathir yang bergabung dengan demonstrasi, mengingat hubungan dekatnya dengan Najib.
       
Dua orang itu merupakan pilar dari partai United Malays National Organisation (UMNO), yang telah memimpin koalisi pemerintahan sejak Malaysia merdeka pada 1957. Perpecahan di antara Mahathir dan Najib dikhawatirkan dapat berujung pada perpecahan UMNO.
        
"Jika pihak kepolisian memanggil Mahathir dan memperlakukan dia dengan cara yang salah, maka kegaduhan politik yang ditimbulkan akan sangat besar," kata analis politik Wan Saiful Wan dari Institute for Democracy and Economic Affair.