Pemerintah pusat didesak segera bebaskan lahan Trans Sumatera

Seorang petugas tengah mengawasi pengerjaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Desa Sabahbalau Lampung. Pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Lampung-Palembang dikebut dengan mengerahkan banyak alat berat, dan ditargetkan tuntas s

Bandarlampung (Antara Lampung) - Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung menugaskan 30 orang satuan tugas pengukur lahan warga untuk pembangunan jalan tol Sumatera ruas Bakauheni--Terbanggi Besar.

"Tim BPN itu meminta dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna mempercepat pengukuran," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung, Sumarju Saeni, di Bandarlampung, Selasa.

Ia menyebutkan, tim percepatan pembangunan jalan tol yang dipimpin Asisten Bidang Ekbang Pemerintah Provinsi Lampung Adeham, kembali melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian BUMN dan kementerian terkait lainnya, pada Senin (24/8) untuk membahas progres pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.

Rapat yang dipimpin Deputi Konstruksi Menteri BUMN Pontoh Tampubolon, dengan peserta, yaitu Kasubdid Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Heri Marzuki beserta staf, PPK tol I dan II itu, membahas percepatan pengukuran dan inventarisasi lahan oleh BPN terutama di Kecamatan Bakauheni dan Sabah Balau.

Karena itu, TIM BPN telah membentuk satuan tugas pengukur lahan warga yang terkena pembangunan jalan tol sepanjang sekitar 140 km.

Dalam rapat itu Sekretaris Tim II Percepatan Pembangunan Jalan Tol, Yudi Hermanto menyampaikan agar Kementerian PUPR mempercepat proses pembebasan lahan. Khususnya fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan lahan pemakaman umum seluas 1 hektare di Desa Sidookerto Kecamatn Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

"Hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar SMK tidak terganggu. Sedangkan pemakaman bisa di laksanakanpada lokasi yang barum," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa tim telah melaksanakan konsultasi publik kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol di Kecamatan Tegineneng dan di Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

Pada prinsipnya masyarakat dan pemerintahan desa setempat setuju. Mereka telah menyiapkan lokasi rencana pemindahan makam dan lokasi SMK.