Komisi II DPR kunker ke Lampung

id ketua komisi ii, dpr ri, rambe kamarulzaman

Komisi II DPR kunker ke Lampung

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman (ANTARA News/Zul Sikumbang)

kami juga akan mengunjungi pelayanan publik di daerah ini, termasuk implementasi UU Desa, program pengelolaan pertanahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Lampung untuk mengetahui secara langsung mengenai persiapan dan kesiapan pelaksanaan pilkada di daerah itu.

"Selain itu, kami juga akan mengunjungi pelayanan publik di daerah ini, termasuk implementasi UU Desa, program pengelolaan pertanahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman di Bandarlampung, Selasa (4/8).

Dalam kunker lanjutnya, Komisi II DPR RI juga akan mengunjungi Kantor Ombudsman RI di Lampung dan Pelayanan Publik "satu atap" kepada masyarakat yang dilaksanakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan daftar pertanyaaan tertulis ke sejumlah instansi terkait, seperti kepada KPU, Bawaslu, Kanwil BPN, BKD, BPMPD, Badan Kesbangpol, BPMPPT, dan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan bahwa Lampung siap menggelar Pemilukada serentak di delapan kabupaten/kota di daerah itu.

"Persiapan itu meliputi penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), pengajuan penjabat bupati/wali kota, dan Operasi Mantap Praja guna mengamankan pilkada serentak," kata Ridho.

Ia menyebutkan nama delapan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran, dan Waykanan.

Berdasarkan data NPHD pada pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak, jumlah anggaran untuk KPU lebih dari Rp144 miliar, Panwaslu lebih dari Rp45 miliar, Polres Rp9,2 miliar, dan Kodim Rp3 miliar.

Pemprov Lampung bekerja sama dengan instansi terkait akan melaksanakan pengamanan pilkada melalui Operasi Mantap Praja Krakatau 2015 selama 248 hari. Operasi dimulai pada tanggal 27 Agustus 2015 dan berakhir setelah pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

Total kekuatan personel dari Polda Lampung sebanyak 5.605 orang, orang dari linmas kabupaten/kota 19.088 orang, dan tambahan bantuan personil TNI dari Korem 043/ Garuda Hitam.