Disiapkan Rp880 miliar untuk antisipasi kekeringan

Jakarta (ANTARA Lampung) - Untuk mengantisipasi munculnya kekeringan di sektor pertanian di sejumlah daerah, Kementrian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran sebesar Rp880 miliar.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta, Senin mengatakan, sejak awal pihaknya telah menyiapkan dana untuk perbaikan irigasi tersier Rp2 triliun.

"Lalu baru kemarin disetujui Komisi IV DPR, perubahan alokasi untuk penanggulangan kekeringan Rp880 miliar," kata Mentan seusai rakor kekeringan di  Kementerian Pertanian.

Rapat koordinasi (rakor) tersebut melibatkan Komisi IV DPR, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pihak Kementerian PU dan Perumahan Rakyat guna membahas penanggulangan kekeringan.

Terkait dampak kekeringan di sektor pertanian, Mentan menyatakan hingga kini sekitar 17.000 hektare lahan sawah puso atau gagal panen dari total lahan sawah di Indonesia mencapai 9,2 juta hektare.

Lahan pertanian yang mengalami gagal panen tersebut, tambahnya, tersebar antara lain di Jabar, Jateng, dan Lampung.

Pihaknya telah mengantisipasi kekeringan yang mulai sejak Desember 2014 antara lain dengan pembagian pompa air sebanyak 21.000 unit kepada petani, pembangunan 1.000 embung dan perbaikan 1,3 juta hektare irigasi tersier.

Amran menyatakan lahan yang puso bisa ditutupi dengan penambahan areal tanam padi periode Oktober-Maret yang mencapai 400.000 hektare.

Menyinggung luas kekeringan, menurut dia, tahun lalu mencapai 250.000 hektare sedangkan tahun ini hanya 110.000 hektare.

Sementara itu Ketua Komisi IV  DPR Edhy Prabowo mengingatkan,  komisinya mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam menangani kekeringan, antara lain mengizinkan perubahan pos anggaran dari beberapa pos dialihkan untuk dana kekeringan sebesar Rp880 miliar.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV juga mengingatkan pemerintah agar fenomena suhu panas ekstrem yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia tidak dijadikan alasan untuk melakukan impor beras.

"Isu El-Nino jangan sampai dipakai kelompok tertentu untuk halalkan impor beras," kata  Edhy.(Ant)