Pemprov Lampung gelar halabihalal lebaran 2015

id rido halabihalal 2015, pemprov lampung

...kerukunan umat beragama saat ini menjadi sangat penting ditengah arus dimensi dan globalisasi yang semakin berkembang...
Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung menggelar halalbihalal Lebaran 2015 bersama pejabat Fokorpimda dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemprov setempat.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo pada acara itu di Bandarlampung, Rabu,(29/7) mengatakan momentum halalbihalal ini hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana untuk menguatkan kembali ikatan tali silaturahim dan juga ikatan persaudaraan yang melemah akibat kesibukan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

"Untuk mengawali kegiatan kita dalam bekerja hendaknya saling menguatkan tali silaturahim ini dengan mengikhlaskan untuk saling memaafkan kesalahan dan kekhilapan yang pernah dilakukan selama ini," ujarnya.

Ia menyebutkan, kerukunan umat beragama saat ini menjadi sangat penting ditengah arus dimensi dan globalisasi yang semakin berkembang.

"Masih jelas dalam ingatan kita 'insiden' yang terjadi di Tolikara - Papua telah merusak sendi-sendi kerukunan umat beragama," katanya.

Menyikapi kondisi tersebut, lanjutnya, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung beserta unsur Pemprov Lampung dan Fokorpimda mengadakan pertemuan dan sekaligus bersilaturahim dengan unsur masyarakat terkait.

Dalam acara tersebut, FKUB yang merupakan perwakilan dari seluruh umat beragama menyatakan beberapa hal; pertama menyesalkan dan mengutuk insiden di Tolikara Papua.

Kedua mendesak kepada aparat penegak hukum agar mengusut dengan tuntas hingga ke akar masalah yang ada dan mengimbau kepada seluruh tokoh dan umat beragama di Provinsi Lampung agar tetap menjaga suasana yang kondusif.

"Saya berharap tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan serta menjaga ketertiban di daerah Lampung," tambahnya.

Gubernur Lampung itu juga meminta kepada bupati/wali kota, anggota Forkorpimda provinsi dan kabupaten, TNI/Polri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat, untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif.