Pemprov Lampung dorong percepatan kebutuhan listrik

Bandarlampung  (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan kebutuhan listrik di daerah itu, sehingga tidak ada lagi kekurangan asupan daya bagi kecukupan listrik untuk masyarakat.

"Kami bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengadakan pertemuan membahas masalah kelistrikan di Provinsi Lampung," kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekprov Lampung Adeham, pada pertemuan dengan PT PLN Wilayah Lampung, di Bandarlampung, Senin.

Ia menyebutkan, pihaknya bersama PLN telah menginventarisasi permasalahan kelistrikan yang terjadi di Provinsi Lampung.

Menurutnya, di Provinsi Lampung masih kerap kali terjadi pemadaman secara bergilir di beberapa wilayah.

Adeham menjelaskan, bahwa hasil pertemuan ini akan dijadikan sebagai bahan laporan Pemprov Lampung ke Pemerintah Pusat guna mendorong percepatan kebutuhan tenaga kelistrikan di daerah ini.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, juga meminta kepada PLN untuk menyampaikan kendala-kendala yang yang menjadi permasalahan defisit listrik di daerah ini dengan menginventarisasi secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

"Hasil inventarisir tersebut akan menjadi bahan laporan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Pusat guna membantu PLN mengatasi permasalahan kelistrikan," katanya .

Manager Distribusi PLN Wilayah Lampung Alam Awaludin mengatakan bahwa saat ini kendala utama bagi PLN adalah kekurangan asupan daya bagi kecukupan listrik bagi masyarakat.

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah, belum maksimalnya operasional Unit 1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang, hal ini dikarenakan bahwa belum adanya serah terima hasil pengerjaan proyek PLTU dari pelaksana proyek kepada pihak PLN.

"Serah terima aset ini belum dapat dilakukan karena mengingat mesin pembangkit pada unit 1 PLTU Sebalang masih menjadi tanggungan atau garansi dari pelaksana proyek," katanya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini juga PLN masih tekendala akan pembangunan jaringan interkoneksi yang nantinya akan dibangun dalam peruntukannya sebagai penghubung distribusi daya dari Sumatera.

Pembangunan interkoneksi dari Sumatera Selatan ke Provinsi Lampung yang direncanakan sebesar 320 MW masih terkendala pada masalah perizinan karena beberapa titik pembangunan jaringan masuk ke dalam wilayah perkebunan yang dimiliki oleh beberapa perusahaan.

Manager Ditribusi PLN Wilayah Lampung menjelaskan sejauh ini PT PLN telah melakukan beberapa kali pertemuan, namun belum menemukan titik temu akan kelanjutan perizinan yang akan digunakan sebagai tahapan awal proses pembangunan jaringan interkoneksi ini.