Kata pakar, reshuffle kunci atasi permasalahan ekonomi

Jakarta (ANTARA Lampung) - Reshuffle menteri atau perombakan kabinet di bidang perekonomian dapat menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan melemahnya nilai rupiah, kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono.

"Kunci mengatasi (permasalahan ekonomi) adalah resuffle dengan mencari orang yang tepat. Menko Perekonomian dan Menkeu harus orang yang bisa mempengaruhi persepsi pasar," ujar Tony di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan menteri bidang perekonomian di Kabinet Kerja kini dinilai pasar tidak kredibel karena menetapkan target yang terlalu optimistis pada awal masa kerja, tetapi kini saat terjadi pelemahan ekonomi tidak ada aksi konkrit yang dilakukan.

Contohnya, kata dia, peningkatan target penerimaan pajak dari Rp1.072 triliun pada tahun lalu menjadi Rp1.484 triliun tahun ini serta peningkatan ekspor sebesar 300 persen selama lima tahun ke depan.

Untuk meningkatkan kepercayaan pasar kembali kepada pemerintah, diperlukan sosok menteri yang memiliki "star power", yakni mempengaruhi persepsi pasar.

Sosok tersebut juga diperlukan, karena kepercayaan pasar kepada Presiden Joko Widodo menurun setelah menghadapi komplikasi di bidang politik dan hukum, yakni kontroversi KPK dan Polri.

"Presiden kehilangan momentum kepercayaan publik setelah tiga bulan pertama. Awalnya pasar percaya pemerintah mau kerja keras sehingga pasar menyambut positif. Namun, kejadian KPK-Polri menjadi titik balik, orang mulai meragukan," kata Tony.

Adanya faktor menurunnya kepercayaan pasar kepada pemerintah, tutur dia, rupiah pun cenderung tidak stabil, melemah dan "undervalued" dibandingkan semestinya.

Ia menuturkan sesuai perhitungan "rear effective exchange rate" (REER), rupiah mestinya cukup di Rp12.500/dolar AS, tidak sampai Rp13.400.

Meski begitu, Tony beranggapan tanpa reshuffle kabinet, ekonomi di semester II tahun ini akan membaik menjadi 5,1 hingga 5,2 persen dan pertumbuhan kredit bank di kisaran 10 hingga 12 persen.

Selain itu, ia menyarankan pemerintah berupaya kuat mendorong absorpsi anggaran agar menjadi stimulus ekonomi.(Ant)