Pembangunan Infrastruktur Mengejar Pertumbuhan Penduduk

Jakarta (ANTARA Lampung) - Republik Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta orang, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, hanya berada di bawah Republik Rakyat Tiongkok (1,3 miliar), India (1,2 miliar), dan Amerika Serikat (320 juta lebih).

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, maka fokus kepada infrastruktur sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan hal yang tepat.

"Pembangunan infrastruktur bidang permukiman yang menjadi ranah tugas Ditjen Cipta Karya menjadi sangat penting mengingat pertambahan jumlah penduduk yang pesat akibat urbanisasi," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Natsir.

Menurut Natsir, pada 2025 di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 68 persen penduduk yang tinggal di perkotaan.

Hal itu, lanjutnya, akan meminta konsekuensi dalam pemberian dukungan dalam bentuk infrastruktur tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan.

Terkait hal itu, ia mengingatkan berbagai pihak pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk bersama-sama mengantisipasi proses urbanisasi tersebut.

Sebelumnya, pemerintah diminta untuk segera merealisasikan pembangunan bank khusus sektor infrastruktur guna memperlancar pinjaman yang dikucurkan oleh pihak perbankan dalam rangka mendanai proyek infrastruktur di berbagai daerah.

"Saat ini bank-bank tidak mau memberikan pinjaman perbankan yang lebih fleksibel. Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) mendukung segera direalisasikan ide bank infrastruktur dan industri," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (25/5).

Menurut Bahlil, pembentukan bank khusus infrastruktur sangat mendesak mengingat masih banyaknya kesukaran dari bank untuk memberikan pinjaman sehingga beragam sumber pendanaan sektor infrastruktur biasanya berasal dari sumber-sumber dana jangka pendek.

Ia mengingatkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur periode tahun 2015--2019 mencapai Rp5.519 triliun.

Jumlah itu, ujar dia, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dari pihak swasta.

Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Hipmi Irfan Anwar mencontohkan Republik Rakyat Tiongkok memiliki China Development Bank (CDB).

"Bahkan CDB mampu mengemban tugas sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran saat Olimpiade Beijing," ujar Irfan.

Menurut dia, CDB juga memiliki andil dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur di Republik Rakyat Tiongkok yang pertumbuhan ekonominya kini memukau dunia.

Ia mengungkapkan bahwa CDB saat ini sudah membiayai 4.000 proyek infrastruktur dan industri yang digagas pemerintah Tiongkok.

Selain itu, lanjutnya, CDB dinilai mampu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan jangka panjang dan mengakomodasi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

                                                       Komponen Lokal
Terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam negeri yang mendukung industri nasional, maka Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) siap mendukung penyediaan komponen lokal yang dibutuhkan sektor infrastruktur guna memperbaiki pelemahan ekonomi nasional saat ini.

"Dengan perlambatan ekonomi seperti saat ini, maka Hippi bisa berperan secara aktif dalam mendukung perekonomian nasional," kata Ketua Bidang Perdagangan Badan Pengurus Pusat Hippi Hardini Puspasari di Jakarta, Senin (11/5).

Menurut Hardini, hal tersebut di antaranya dengan menyiapkan produk-produk lokal berkelas untuk mendukung proyek pemerintah di Tanah Air. Misalnya, dengan menyiapkan komponen-komponen lokal bagi sektor infrastruktur pemerintah seperti semen produk dalam negeri dan besi baja nasional.

Apalagi saat ini pemerintah tengah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.

"Intinya, infrastruktur menjadi sektor primadona saat ini di Indonesia," katanya.

Hardini menuturkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah memperkirakan alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp5.619 triliun.

Tujuannya, menurut dia, agar penyerapan tenaga kerja secara signifikan tercipta, sekaligus mampu memangkas angka pengangguran di Indonesia.

Selain meningkatkan komponen lokal, pemerintah dan berbagai pihak terkait juga mesti mengatasi berbagai hambatan investasi yang ada di kawasan Indonesia Timur baik itu dalam hal regulasi maupun infrastruktur.

"Persoalan utama yang dapat menghambat investasi di Kawasan Indonesia Timur karena belum memadainya infrastruktur," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani.

Menurut Rosan, belum memadainya infrastruktur di kawasasn tersebut antara lain karena masalah keterbatasan pembiayaan pembangunannya.

                                                            Percepat Lelang
Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengatakan, jadwal lelang beragam proyek infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air perlu dipercepat sebagai solusi guna mengatasi perlambatan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

"Jadwal lelang harus dibikin lebih cepat," kata Andi Rukman Karumpa.

Menurut dia, hal tersebut untuk mengatasi perlambatan ekonomi yang terjadi selama kuartal I tahun 2015 akibat rendahnya serapan anggaran infrastruktur setiap awal tahun.

Selain itu, ia melihat dibutuhkan adanya konsolidasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam aturan terkait industri jasa konstruksi.

Sedangkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dilaporkan bakal mempercepat dimulainya proses lelang pekerjaan, diharapkan dimulai sejak bulan Agustus setiap tahunnya.

"Pelaksanaannya akan dimulai untuk tahun anggaran 2016 yang bakal dibuka sejak Agustus 2015," kata Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kemenpupera Hediyanto W Husaini.

Menurut Hediyanto, proses lelang yang semula biasanya dimulai pada Oktober akan dimajukan ke Agustus dengan tujuan antara lain waktu pengerjaannya akan lebih panjang.

Selaras dengan hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono menginginkan proses lelang terhadap berbagai proyek infrastruktur jangan sampai ditunda dan segera direalisasikan.

"Proses lelang sedang dipercepat, para kepala satuan kerja sudah diminta untuk tidak menunda proses lelang. Apalagi anggaran proyek infrastruktur sudah dicairkan sejak pertengahan April lalu," kata Basuki dalam siaran pers Pusat Komunikasi Publik Kemenpupera yang diterima di Jakarta, Jumat (8/5).

Menurut dia, pada bulan Mei 2015 ini diperkirakan anggaran infrastruktur yang dapat cair adalah berkisar antara 15 sampai 20 persen.

Terkait kelambatan penyerapan dana infrastruktur, Menteri Basuki menyebutkan, adalah biasa di awal tahun ada kelambatan penyerapan.

Ia mengemukakan, khusus untuk Kemenpupera, selain karena adanya perubahan nomenklatur, juga masalah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

"Karena perubahan nomenklatur dan orang-orangnya, di awal tahun ini, kami hanya boleh membelanjakan rutin, belanja pegawai. Aturannya memang begitu," katanya pula.

Kemenpupera juga melakukan beragam upaya guna mengembangkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

"Termasuk dalam upaya tersebut adalah disahkannya Undang-undang No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran oleh DPR tahun lalu, yang menjadi pijakan hukum utama bagi seluruh kegiatan iptek dan engineering di Indonesia," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kemenpupera Hermanto Dardak.

Menurut dia, dengan terciptanya UU tersebut maka masyarakat yang menggunakan jasa insinyur di Tanah Air juga memiliki standar pelayanan.

Selain itu, berbagai langkah lainnya yang telah dilakukan pemerintah termasuk memetakan potensi industri dan kebutuhan infrastruktur strategis di setiap provinsi.

Dengan langkah pemetaan terkait kebutuhan infrastruktur, maka diharapkan pembangunan sarana dan prasarana juga dapat mengimbangi dan tidak terlindas pesatnya laju penduduk di Tanah Air.