Jakarta (ANTARA Lampung) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan memaksa agar semua rumah sakit termasuk swasta dapat melayani pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan progran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Saya akan memaksa dengan kewenangan saya agar RS terima pasien peserta program BPJS, rakyat harus dinomorsatukan," kata Presiden saat membagikan KIS kepada pekerja di PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Jakarta, Selasa (28/4).
Ia meminta BPJS Kesehatan memberikan daftar rumah sakit yang menolak program BPJS kesehatan.
"Beri saya daftar, saya panggil satu-satu, rumah sakit jangan hanya cari keuntungan saja," katanya.
Menurut dia, pasien BPJS juga membayar biaya rumah sakit menggunakan iuran ataupun dana dari APBN.
Presiden menyebutkan mulai pekan ini pemerintah akan membagikan KIS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga akhir tahun.
"Ada 88,2 juta KIS yang akan dibagikan dan 20,3 juta KIP hingga akhir tahun, ini baru dibagi sekarang karena APBNP 2015 juga baru diketok (disetujui) pertengahan Januari," katanya.
Mengenai masih banyak yang menolak, Jokowi mengatakan awal-awal memang begitu namun ia yakin dalam enam bulan akan mapan.
Dalam kesempatan dialog dengan pekerja PT DKB, Presiden juga meminta agar masyarakat menjaga kesehatan antara lain dengan pola makan sehat dan olah raga rutin.
"Saya juga punya KIS tapi saya tidak mau sakit," katanya.
Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebutkan adanya ketentuan bahwa semua pemegang KIS dapat masuk rumah sakit manapun dalam kondisi gawat darurat.
"Kalau menolak bisa digugat secara hukum," katanya.
Mengenai rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, ia menyebutkan ada 600 rumah sakit dari 2.500 sakit di seluruh Indonesia.
Berita Terkait
BPJS Kesehatan Bandarlampung berikan layanan JKN selama libur Lebaran
Rabu, 20 Maret 2024 10:26 Wib
Dirut BPJS Kesehatan sebut waktu tunggu peserta JKN di faskes cuma dua jam
Kamis, 7 Maret 2024 22:43 Wib
Keluarga pasien korban penolakan RSUD Ahmad Yani akan lapor ke Ombudsman
Kamis, 8 Februari 2024 12:14 Wib
6.895 anggota KPPS di Kota Bengkulu terjamin BPJS Kesehatan
Jumat, 2 Februari 2024 22:01 Wib
Dekatkan layanan, BPJS Kesehatan Palembang buka JKN keliling
Jumat, 19 Januari 2024 19:13 Wib
Mahfud Md: Dengan KTP Sakti orang bisa berobat tanpa BPJS
Jumat, 12 Januari 2024 21:05 Wib
BPJS Keliling, upaya BPJS Kesehatan Bandarlampung maksimalkan pelayanan
Jumat, 24 November 2023 19:48 Wib
BPJS Kesehatan Bandarlampung optimalkan teknologi digital tingkatkan layanan
Kamis, 23 November 2023 16:28 Wib