Bandarlampung, (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung sedang menyusun sejumlah kebijakan strategis pembangunan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan penduduk daerah setempat.
Gubernur Lampung M Ridho Ficardo di Bandarlampung, Kamis, mengatakan bahwa pembangunan perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian 35,92 persen, akselerasi pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus selalu diupayakan.
"Pemerintah Pusat menetapkan peningkatan produksi padi di Provinsi Lampung untuk ketahanan pangan nasional sebesar 1 juta ton pada 2016," kata dia.
Karena itu, ia mengharapkan seluruh kabupaten/kota dapat memberikan kontribusi maksimal pada pencapaian target tersebut, terutama daerah yang menjadi lumbung pangan Provinsi Lampung, seperti Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.
Upaya pemerintah lainnya dalam mengurangi angka kemiskinan di Lampung telah dilakukan koordinasi dengan kabupaten/kota agar dapat memprioritaskan program-program penanggulangan kemiskinan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung sebesar 72,87 sehingga masih diperlukan upaya-upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan IPM melalui peningkatan derajat kesehatan, pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, kondisi infrastruktur jalan di Lampung untuk jalan nasional kondisi mantab baru mencapai 93 persen dan jalan provinsi baru mendapai 65 persen, sehingga perbaikan infrastruktur akan terus dilakukan secara bertahap, dan diprioritaskan pada ruas-ruas jalan strategis yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah atau kawasan, serta ruas-ruas jalan yang lintas hariannya tinggi.
Ridho menjelaskan untuk menjaga kondisi jalan maka pembangunan/pemeliharaan drainase dan pengendalian muatan lebih sangat penting untuk dilaksanakan. Demikian juga dengan kondisi di beberapa daerah irigasi yang saat ini mengalami kerusakan dan berakibat dengan menurunnya produktivitas hasil pertanian.
"Mengingat keterbatasan anggaran Provinsi Lampung, maka untuk ruas-ruas jalan strategis yang berfungsi melayani sistem logistik nasional diharapkan dapat ditangani dari APBN," ujarnya.
Berkaitan dengan infrastruktur penghubung di Selat Sunda, saat ini telah disepakati formulasi yang akan segera dilaksanakan yaitu dengan meningkatkan pelayanan penyeberangan Bakauheni--Merak yang terintegrasi dengan jaringan jalan termasuk jalan tol, mulai dari Merak-- Bakauheni-- Bandarlampung--Palembang dan Tanjung Siapi-api (MBBPT) yang akan menjadi satu kesatuan koridor ekonomi yang terintegrasi menghubungkan Jawa--Sumatera, yang kesemuanya direncanakan akan selesai pada 2018.
Terkait energi listrik saat ini masih defisit pada beban puncak di Provinsi Lampung sebesar 206,3 Mw, masih dapat dipenuhi dari interkoneksi Sumatera bagian Selatan, namun mengalami defisit cadangan daya.
Dengan pertumbuhan beban puncak 13,56 Mw per tahun maka diproyeksikan defisit listrik pada tahun 2017 mencapai 717,24 Mw.
Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut adalah meningkatkan ketersediaan energi listrik melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, contohnya pengembangan mulut tambang di Mesuji.
Pemprov Lampung Susun Kebijakan Pembangunan
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (ist)
......Upaya pemerintah lainnya dalam mengurangi angka kemiskinan di Lampung telah dilakukan koordinasi dengan kabupaten/kota agar dapat memprioritaskan program-program penanggulangan kemiskinan,"......
