Pemprov Bahas Pelebaran Jalan Di Pesisir Barat

Bandarlampung, (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung membahas pelebaran jalan nasional ruas Pugungtampak-Sp Gunung Kemala Kabupaten Pesisir Barat, sepanjang 35,9 km.

Rapat pembahasan jalan nasional itu dipimpin oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, di ruang rapat utama kantor gubernur, di Bandarlampung, Kamis.

Rapat ini dihadiri Direktur Bina Pelaksana Wilayah I Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir Wijaya Seta, anggota DPR Komisi V Musa Zainudin, Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Patimura SE, Penjabat Bupati Pesisir Barat Kherlani, dan perwakilan Polda Lampung.

Anggota Komisi V DPR Musa Zainudin sebagai penggagas pertemuan tersebut mengharapkan Gubernur Lampung dapat memberikan solusi dalam penyelesaian masalah pelebaran jalan di Lampung.

Selain itu, politisi PKB Lampung itu mengharapkan pula satuan kerja pusat yang ada di Lampung dapat bersinergi dan menyesuaikan dengan jajaran SKPD di Provinsi Lampung.

Diharapkan ke depan terjalin komunikasi yang baik antara Pemprov Lampung dengan pemerintah pusat.

"Saya akan terus memperjuangkan pembangunan Lampung kepada pemerintah pusat khususnya di sektor perhubungan, pelabuhan, bandara dan jalan," ujarnya.

Direktur Bina Pelaksana Wilayah I Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir Wijaya Seta mengatakan bahwa kedatangannya beserta rombongan untuk percepatan pembangunan khususnya infrastruktur jalan dan jembatan.

"Kami sampaikan permohonan maaf juga kepada masyarakat Lampung karena keterlambatan pemeliharaan jalan-jalan nasional," katanya.

Permasalahan yang dihadapi, menurutnya, untuk pembangunan maupun pemeliharan jalan dan jembatan adalah masalah pembebasan lahan, seperti pelebaran jalan Pugungtampak-Sp Gunung Kemala sepanjang 35,9 km.

Selain itu, pembebasan lahan jembatan Way Pengubuan di Lampung Tengah apabila lancar, tahun depan sudah dapat dilaksanakan jembatan duplikasi.

Jembatan Way Tipo dan Way Tami juga akan dibuat jembatan duplikasi.

"Pelebaran jalan Biha-Krui di Lampung Barat juga adalah masalah perizinan," katanya menambahkan.

Karena itu, ia mengharapkan pemerintah daerah dapat membantu permasalahan pembebasan lahan tersebut.