Jakarta (ANTARA Lampung) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto dan sejumlah tokoh meminta Presiden Joko Widodo menghentikan kriminalisasi KPK yang hingga saat ini masih berlangsung.
"Kami menyampaikan surat kepada Bapak Presiden, surat ini dari berbagai teman-teman," kata Bambang di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Jumat (6/3)
Tampak hadir pula di Kantor Kementerian Setneg, mantan Wamenkumhan Denny Indrayana dan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.
Bambang mengatakan, pihaknya memperoleh informasi bahwa Presiden Jokowi melalui Mensesneg meminta dihentikannya seluruh proses kriminalisasi baik terhadap pimpinan, struktural, dan pendukung KPK.
"Nah, berdasarkan informasi itu maka kami kemudian membuat surat untuk mengkonfirmasikannya. Namun, Mensesneg Pak Pratikno tidak di tempat, tapi dari rekan yang kami temui kolega di sini bahwa betul memang dikeluarkan oleh Presiden," katanya.
Ia menyebutkan, dalam surat itu, pernyataan yang dikemukakan Presiden dan pasti dimaksudkan untuk sungguh-sungguh menyelesaikan semua proses yang sedang berjalan yang sudah dimulai dari penetapan plt pimpinan KPK maupun dari kepolisian dan kejaksaan.
"Beberapa kali ada seri diskusi dan pertemuan yang terjadi. Ini harus diapreasiasi. Karena itu, diharapkan Wakapolri menindaklanjuti apa yang dikemukakan oleh Presiden melalui Mensesneg," kata Bambang.
Menurut dia, masyarakat akan terus lebih mengawal proses penghentian kriminalisasi itu.
Ketika ditanya apakah pihaknya meminta adanya pertemuan dengan Presiden, Bambang mengatakan itu merupakan salah satu opsi yang mungkin dilakukan.
"Tapi, kami belum membuat surat resmi untuk meminta itu. Kami mengharapkan melalui surat yang kami ajukan nanti akan ada komunikasi dengan Presiden. Itu yang kami harapkan," kata Bambang.
Berita Terkait
Dua lokasi digeledah KPK untuk sidik korupsi lahan Tol Trans Sumatera
Rabu, 27 Maret 2024 20:33 Wib
KPK lelang barang rampasan terpidana mantan rektor Unila Karomani
Selasa, 26 Maret 2024 21:41 Wib
KPK supervisi pencegahan korupsi di Pemprov Lampung
Selasa, 26 Maret 2024 15:47 Wib
KPK: Pembagian bansos sebaiknya dihentikan jelang Pilkada 2024
Rabu, 20 Maret 2024 22:35 Wib
KPK: Korupsi skala kecil jadi tantangan terbesar
Rabu, 20 Maret 2024 16:15 Wib
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dipanggil KPK terkait penyidikan di Kemenkes
Selasa, 19 Maret 2024 13:18 Wib
15 pegawai KPK terlibat pungli di Rutan diberhentikan sementara
Sabtu, 16 Maret 2024 5:54 Wib
Sekda Bandung Ema Sumarna jadi tersangka KPK
Kamis, 14 Maret 2024 18:18 Wib