Tiongkok Larang Nilai-Nilai Barat Masuk Universitasnya

id Tiongkok Larang Nilai-Nilai Barat

Beijing (ANTARA Lampung/AFP) - Menteri Pendidikan Tiongkok Yuan Guiren berjanji untuk melarang semua buku universitas yang menganut "nilai-nilai barat", kata media pemerintah, yang menunjukkan usaha pengetatan ideologi di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

"Jangan biarkan buku-buku yang berisikan nilai-nilai Barat masuk ke kelas-kelas," ujar Yuan Guiren, seperti yang dilaporkan kantor berita Tiongkok, Xinhua, Kamis (29/1).

Dia menambahkan bahwa apapun yang memfitnah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan menodai sosialisme tidak diizinkan masuk ke kelas-kelas universitas, seperti dikutip AFP dari Xinhua.

Universitas-universitas Tiongkok dijalankan di bawah pengawasan Partai Komunis, yang juga mengontrol diskusi-diskusi sejarah dan topik lain yang berpotensi untuk mengganggu kekuasaannya.

Partai Komunis sering mengidentikkan konsep pemilihan multipartai dan pemisahan kekuasaan sebagai "gaya Barat".

Tiongkok sendiri telah memperketat kendali atas pendidikan sejak Xi Jinping menjadi pemimpin partai tahun 2012, dimana profesor yang "vokal" terhadap pemerintah dipecat atau dipenjara.

Xia Yeliang, profesor ekonomi di Universitas Peking yang terkenal, dipecat dari posisinya tahun 2013 setelah selama 13 tahun menyuarakan agar Tiongkok mengubah kebijakan politiknya.

Xia adalah salah satu penandatangan petisi kaum reformis "Charter 08" bersama penulis Liu Xiobo, yang tetap dipenjara bahkan setelah menerima Nobel Perdamaian.

Dia dipecat pihak universitas dengan alasan cara mengajarnya yang buruk. Xia kemudian pindah ke Amerika Serikat tahun lalu.

Sementara pernyataan Menteri Yuan dikeluarkan sebulan setelah Xi Jinping memerintahkan semua jajaran pemerintah untuk meningkatkan kepemimpinan partai di universitas-universitas dan "memperkuat dan meningkatkan pekerjaan ideologis".

"Para dosen harus 'berdiri dan memegang teguh' dasar politik, hukum dan moral bangsa," ujar Yuan, menggunakan ungkapan umum untuk mendukung sistem pemerintahan Tiongkok.

Salah satu provinsi di Tiongkok pada bulan lalu sempat mengumumkan adanya rencana untuk mengoperasikan kamera CCTV di kelas-kelas universitas, yang menimbulkan protes dari kalangan pengacara karena mengganggu kebebasan akademik.

Pemerintah pada masa lalu memasang peralatan video di kelas-kelas yang sering mengkritik pemerintah. Kasus menonjol adalah profesor ekonomi dari suku Uighur Ilham Tohti yang dipenjara seumur hidup atas tuduhan separatis.

Bukti-bukti yang digunakan dalam pengadilan berasal dari kamera di dalam ruangan kelas, dan ini dikritik oleh kelompok hak asasi manusia.

Tiongkok sendiri mengembangkan sistem pendidikan tingginya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi hingga sekarang jumlah universitas dan perguruan tinggi meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dekade yang lalu.