Bandarlampung (Antara Lampung) - DPRD Kota Bandarlampung meminta dinas perhubungan setempat untuk menindak pengemudi angkutan kota yang melanggar ketentuan tarif.
"Sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan tarif angkot sebesar Rp4.000, padahal ketentuannya hanya Rp3.000 untuk umum dan Rp 2.500 untuk pelajar," kata anggota Komisi III DPRD Kota Bandarlampung, Fandi Candra, di Bandarlampung, Jumat.
Dia mengatakan dishub jangan melempar tanggung jawab ke pengurus Persatuan Pengusaha dan Pengemudi Angkot Bandarlampung (P3ABL), karena Dishub Kota Bandarlampung yang berhak melakukan penindakan atas pelanggar tarif.
"Penindakan atas pelanggaran tarif angkot adalah wewenang dari dishub, bukan malah melempar tanggung jawab ke organisasi P3ABL," katanya.
Dia meminta dishub harus turun langsung ke lapangan dan mengecek semua keluhan masyarakat terhadap pelanggaran tarif itu.
"Jangan hanya menunggu laporan. Pegawai dishub itu kan digaji, tugas mereka mengawasi, menegur dan menindak apa saja pelanggaran yang terjadi di lapangan, jangan hanya nunggu laporan di belakang meja," kata dia.
Ia juga meminta dishub harus segera menempelkan stiker tarif resmi angkot pada semua angkot di Bandarlampung.
"Sosialisasikan ke masyarakat tarif resmi angkot, biar masyarakat bisa menolak bila dimintai ongkos di atas tarif resmi. Stiker juga harus cepat dipasang, kalau beginikan ngambang tidak tahu kapan selesainya," kata dia.
Sebelumnya, Dishub Kota Bandarlampung seolah melempar tanggung jawab terhadap pelanggaran tarif yang dilakukan sopir angkot.
"Pelanggaran yang dilakukan sopir angkot adalah tanggung jawab dari Persatuan Pengusaha dan Pengemudi Angkot Bandarlampung (P3ABL) selaku organisasi yang mewadahi seluruh angkot di Bandarlampung," kata Kabid Angkutan Umum Dishub Kota Bandarlampung, Mawardi.
DPRD : Dishub Yang Harus Tindak Angkot
Jangan hanya menunggu laporan. Pegawai dishub itu kan digaji, tugas mereka mengawasi, menegur dan menindak apa saja pelanggaran yang terjadi di lapangan, jangan hanya nunggu laporan di belakang meja
