Menteri Jangan Mainkan Amanah Rakyat

id Menteri Jangan Mainkan Amanah Rakyat, Jokowi, JK, Presiden, Wapres, Kabimet

Menteri Jangan Mainkan Amanah Rakyat

Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wapres M Jusuf Kalla (kanan). (ANTARA FOTO/Dok/Yudhi Mahatma).

Pubik dan para relawan punya hak mengkritisi dan mengingatkan agar menteri-menteri harus lebih militan mewujudkan janji-janji Jokowi-JK. Jika ada yang tidak benar sikat saja."
Jakarta (ANTARA Lampung) - Sekretaris Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan Jokowi-JK kecewa jika para menteri "main-main" dengan amanah dan harapan rakyat.

"Pubik dan para relawan punya hak  mengkritisi dan mengingatkan agar menteri-menteri harus lebih militan mewujudkan janji-janji Jokowi-JK. Jika ada yang tidak benar sikat saja," kata Fami di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia banyaknya kritikan terhadap keputusan Presiden Jokowi yang jauh dari ekspektasi publik sebaiknya disikapi sebagai bentuk sayang publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung.

"Kritikan wajar saja karena kebijakan tak populis menaikkan BBM sejak awal tidak diikuiti dengan membangun keyakinan publik dengan pembentukan kabinet yang "clean and clear" sehingga disaat membutuhkan dukungan publik, pers dan civil society dalam kebijakan yang tak populis disikapi publik skeptis," kata Fahmi di Jakarta, Sabtu.

Hasil survei LSI Denny JA yang menyebutkan kepuasan publik terhadap Jokowi-JK merosot drastis hingga di bawah 50 (lima puluh persen) ketika belum genap 100 (seratus) hari.

Menurut dia ATM Politik dukungan publik sudah berkurang signifikan sebelum kebijakan kenaikan BBM dimunculkan. Over confidence Pak Jokowi ternyata berbeda dengan ekspektasi publik. Patokan publik adalah kabinet Jokowi harus lebih baik integritasnya dan komitmen kerakyatannya  dari kabinet SBY sebelumnya. Sebaiknya imbangi loading dan unloading nya.

"Saya memamahami kondisi tersebut sebagai bagian yang pernah ditugaskan dalam  tim kecil adhoc yang dibentuk dan disupervisi khusus dibawah Pak Jokowi untuk mengantisipasi kecurangan pilpres satu bulan sebelum pilpres," katanya.

Ia mengatakan bercermin pada pengalaman curhatnya Pak Jokowi sebelum berangkat umroh ketika kepercayaan dirinya yang tinggi diawal-awal pencapresan melihat realita dukungan publik dilapangan ternyata berbeda dengan realita sistem politik dan pileg/pilpres yang amburadul dan carut-marut serta survei Jokowi-JK pada titik kritis selisih 2 persen. Sehari pak Jokowi bisa menghubungi tim 5-7 kali untuk meringankan kegalauannya.

Ia mengajak publik harus tetap pada keyakinan bahwa Jokowi-JK memiliki komitmen tinggi untuk mensejahterakan rakyat.

Fahmi mengatakan Pak Jokowi menyadari realita ini bahwa dukungan politik yang berlimpah ruah kemarin bukan berarti publik selamanya akan "mengendors" setiap langkah politiknya. Keyakinan publik atas niat dan karakter baik Jokowi-JK harus tercermin juga dalam keputusan dan orang-orang disekeliling yang membantunya. .

"Publik harus memaklumi bahwa Pak Jokowi baru memasuki dunia politik nasional ini sehingga beliau belum mempunyai refrensi yang banyak orang-orang yang tepat untuk membantunya

"Mayoritas yang ditempatkan kabinet saat ini kan mereka tidak sepenuhnya merasakan langsung sejarah suasana kebatinan, kegalauan dan 'berdarah-darahnya'  Pak Jokowi dan Pak JK dalam perjuangan pilpres kemarin. Berikan Pak Jokowi-JK waktu untuk menunjukkan pengabdiannya dan memenuhi harapan publik yang tinggi selama pilpres kemarin," ujarnya.