"Harus duduk bersama dan berunding dengan kepala dingin untuk mencari solusi," papar Arbi di Jakarta, Kamis (30.10).
"Bila ini terjadi terus menerus dan terkesan mengejar kekuasaan,a jelas angggota dewan kita tidak bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan rakyat kepada mereka," kata dosen Ilmu Politik UI itu.
Arbi menyatakan polemik tersebut jelas mengabaikan tugas sebagai wakil rakyat karena tidak bertanggung jawab kepada masyarakat.
Lebih jauh dia mengungkapkan ada bagi-bagi kekuasaan di parlemen sehingga memunculkan polemik berujung pada program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi terhambat.
"Satu hal yang harus diperhatikan, solusi penyelesaian masalah adalah duduk bersama dan menghilangkan ego masing-masing," ujarnya.
Selain itu masing-masing kubu harus sepakat mencari jalan keluar kemudian membangun kerja sama dan saling mengalah satu sama lain kalaupun nantinya dispakati ada tawar menawar jabatan.
"Kalau pun ada tawar menawar jabatan itu bagian dari solusi, bila itu terus berlarut larut kinerja dewan di mata masyarakat akan menurun dan tidak lagi percaya dengan wakilnya di DPR," katanya menegaskan.
Sebelumnya, KIH telah membentuk Pimpinan DPR tandingan dan akan menyusun Alat Kelengkapan Dewan tandingan sebagai bentuk kekecewaan tidak diakomodirnya anggota menjadi salah satu unsur pimpinan.
Sementara di kubu KMP mayoritas menguasai unsur pimpinan DPR dan pimpinan Komisi serta Alat kelengkapan dewan lainnya. Hal ini memicu perlawanan dari kubu KIH, namun dampaknya jelas akan menghambat kinerja dewan dan proses pemerintahan Jokowi-JK.
