Jakarta (ANTARA Lampung) - Mantan Menkum dan HAM Yusril Izha Mahendra mengingatkan para politisi agar mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan karena itu kekuasaan harus berimbang, tidak hanya dikuasai satu golongan.
"Kembalilah kepada kepribadian bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan," kata mantan Menkum dan HAM Yusril Izha Mahendra di Jakarta, Rabu (29/10).
Pernyataan Yusril ini disampaikan menanggapi pembentukan pimpinan DPR tandingan. Menurut Yusril kejadian ini sungguh memrihatinkan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Yusril menegaskan negara Indonesia takkan pernah akan berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kekuasaan, tambah Yusril, harus berbagi secara adil dan berimbang.
"Semua orang harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional," katanya.
Yusril menilai para politisi belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi.
Menurut Yusril para politisi harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa, bukan semata-mata main kuat-kuatan dengan voting.
Yusril juga minta para politisi dapat bercermin pada pengisian jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif di awal reformasi pasca-Pemilu 1999. Dengan demikian, ada keseimbangan di sana.
"Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Selamatkan bangsa dan negara dari kekacauan," katanya.
Menurut Yusril inti dari semua itu adalah, para politisi harus mampu menahan diri. Yusril menyarankan para politisi mampu kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi.
"Inilah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan," ujarnya.
Berita Terkait
Paripurna DPR setujui UU DKI Jakarta
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Komisi V DPR minta Pemprov Lampung tindak tegas kendaraan ODOL
Rabu, 27 Maret 2024 18:21 Wib
Komisi V DPR minta tertibkan terminal bayangan di Terminal Rajabasa
Rabu, 27 Maret 2024 14:50 Wib
Kemenkes sebut sisa 5,22 juta vaksin COVID-19 gratis bagi berisiko tinggi
Senin, 25 Maret 2024 20:49 Wib
DPR--Pemerintah sepakat ketentuan Pilkada Daerah Khusus Jakarta 50 persen plus 1
Senin, 18 Maret 2024 22:34 Wib
Gerindra Bali loloskan satu kader ke DPR
Kamis, 14 Maret 2024 15:08 Wib
Sekjen DPR Indra Iskandar diperiksa KPK
Kamis, 14 Maret 2024 12:51 Wib
PDIP Bali klaim lima kadernya lolos ke DPR
Rabu, 13 Maret 2024 13:35 Wib