Harapan Senator Pada Presiden Jokowi

id Harapan Senator Pada Presiden Jokowi, DPR, DPD, MPR, Dewan Perwakilan daerah

Kemajuan suatu negara, tidak hanya dilihat dari ibukota negara tapi dari pembangunan daerah," kata Parlindungan Purba pada diskusi "Persfektif Indonesia."
Jakarta (ANTARA Lampung) - Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara Parlindungan Purba menaruh harapan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat memperhatikan daerah.

"Kemajuan suatu negara, tidak hanya dilihat dari ibukota negara tapi dari pembangunan daerah," kata Parlindungan Purba pada diskusi "Persfektif Indonesia" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Parlindungan Purba, pemerintahan Presiden Joko Widodo hendaknya memprioritaskan pembangunan di daerah yang masih banyak tertinggal.

Untuk memprioritaskan pembangunan di daerah, kata dia, maka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus ditingkatkan menjadi lebih harmonis.

"Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih harmonis. Pemerintah pusat hendaknya menyerap aspirasi daerah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya basa-basi," katanya.

Menurut dia, kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sejalan, karena kalau tidak sejalan maka pembangunan di daerah akan terbengkalai.

Parlindungan menaruh harapan besar kepada Presiden Joko Widodo akan memperhatikan aspirasi daerah, karena sebelum menjadi presiden adalah kepala daerah yakni telah menduduki jabatan sebagai walikota dan gubernur.

"Di daerah yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pendidikan dan kesehatan, yang kewenangannya telah diberikan kepada daerah otonom di tingkat kabupaten dan kota. Namun, praktiknya kebijakannya masih sentralistik," katanya.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Agus Purnomo mengatakan,  partainya memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerapkan janji-janjinya dalam bentuk program kerja pemerintah hingga Agustus 2015.

"Pada Agustus 2015, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan di MPR RI. Pada pidato itu akan terlihat ke mara arah prioritas kebijakannya, apakah akan membangun Indonesia dari daerah," kata Agus.

Menurut dia, menyarakat hendaknya tidak membuat kesimpulan terlalu cepat, apalagi kesimpulan itu bernada negatif terhadap Presiden Joko Widodo, tapi memberikan kesempatan lebih dulu untuk bekerja.

Selama sekitar 10 bulan bekerja, sejak Oktober 2014 hingga Agustus 2015, menurut dia, sudah mulai terlihat kinerja pemerintahan dan penerapan janji-janji presiden pada saat kampanye, apakah benar-benar pro-rakyat atau tidak, apakah memiliki visi kedaerahan atau tidak.