Lampung : Segera Realisasikan KIS

id Kartu Indonesia Sehat

Lampung : Segera Realisasikan KIS

RS Imanuel menjadi pilihan utama bagi masyarakat Bandarlampung yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program JKN. (FOTO ANTARA LAMPUNG/Hisar Sitanggang)

KIS harus lebih sederhana dibandingkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan BPJS.
Bandarlampung (Antara Lampung) - Sejumlah warga di Kabupaten Lampung Timur berharap Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) segera diwujudkan setelah terbentuk kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
        
"Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, dan terbentuk kabinet baru, kami berharap janji di masa kampanye itu bisa segera diwujudkan," kata Saeran, salah satu tukang tambal ban motor, saat diminta tanggapannya di Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, Jumat.
        
Ia menyambut baik telah dilantik Presiden Jokowi dan Wapres JK, karena meyakini akan ada perbaikan pelayanan untuk masyarakat kecil, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
        
Dia juga menyampaikan harapannya, agar penerapan KIS itu lebih sederhana dibandingkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan BPJS.
        
Banyak kalangan menilai prosedur pelayanan BPJS terlalu rumit, sehingga menyulitkan warga saat hendak berobat ke rumah sakit.
        
Warga lainnya, Sayit Abdulah (30) dan Darmanto (40), di Labuhan Maringgai, juga menyampaikan harapan agar pelayanan kesehatan dan mutu pengobatan di KIS menjadi lebih baik daripada BPJS.
        
"Pelayanan dan pengobatan di rumah sakit pada era Presiden Joko Widodo diharapkan lebih baik lagi," katanya lagi.
        
Ia mengharapkan semua warga terdata dalam KIS, terutama rakyat miskin, dan mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik daripada BPJS.
        
Menurut salah satu petugas kesehatan di Lampung Timur, sejumlah program kesehatan yang dilaksanakan sebenarnya sudah baik, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan
(Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
        
"Permasalahannya adalah ketidaktahuan masyarakat akan pelayanan kesehatan gratis, seperti Jamkesmas dan pendataan yang tidak menyeluruh dari pemerintah daerah sehingga banyak warga yang tidak memiliki kartu Jamkesmas," katanya.
        
Menurutnya, sosialisasi yang minim juga penyebab ketidakpedulian masyarakat akan fungsi Kartu Jamkesmas, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki kartu Jamkesmas.
        
Dia berharap pemerintahan Jokowi melalu Sistem Kartu Indonesia Sehat bisa memperbaiki kelemahan sistem pelayanan kesehatan itu, seperti memperbaiki mutu pengobatan dan pelayanan kesehatan.