Forkip: Transparansi Harus Jadi Roh Pemerintahan

id ki lampung, juniardi, waykanan, pwi,transparansi

Presiden baru kita, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta sebelumnya terkenal dengan penerapan transparansi tata kelola pemerintahannya. Bahkan hingga rapat-rapat bisa dilihat di 'Youtube'. Ini momentum agar transparansi harus sampai ke pelosok desa."
Bandarlampung,  (ANTARA Lampung) - Ketua Forum Komunikasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Se-Indonesia (Forkip) Juniardi mengingatkan agar transparansi harus menjadi roh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan dijalankan dalam tata kelola pemerintahan pusat hingga ke pelosok desa.
        
"Presiden baru kita, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta sebelumnya terkenal dengan penerapan transparansi tata kelola pemerintahannya. Bahkan hingga rapat-rapat bisa dilihat di 'Youtube'. Ini momentum agar transparansi harus sampai ke pelosok desa," kata Juniardi, di Bandarlampung, Senin.
        
Dia mengapresiasi pidato pertama Presiden Jokowi bahwa ujian sejarah berikutnya adalah Indonesia yang berdaulat dalam berpolitik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
        
Namun menurutnya, harus diingat bahwa korupsi merupakan salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang merusak ketiga sendi tersebut.
        
Korupsi sebagian menjadi budaya yang bersumber dari modus berpolitik maupun ekonomi.
        
"Ini harus diberangus, dengan transparansi. Korupsi harus dicegah, komitmen pimpinan lembaga di pusat dan daerah harus dipertegas," kata Juniardi yang juga Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Lampung ini.
        
Juniardi mengingatkan bahwa Indonesia tergabung dalam Open Government bahkan menjadi Chairman sejak Oktober tahun lalu, sehingga komitmen ini harus dijalankan secara terus menerus dan berkelanjutan.
        
Ia menyatakan, praktik korupsi di daerah bisa dicegah dengan mendorong birokrasi pemerintahan menjadi lebih transparan.
        
"Yang membuat pemimpin di DKI Jakarta, Surabaya, dan Bandung menjadi contoh penerapan transparansi anggaran adalah komitmen dan kepemimpinan mereka dalam birokrasi, sehingga dapat mengubah mental birokrat menjadi terbuka," katanya pula.
        
Berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara pada tahun 2013, Transparency International menyatakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara, menempatkan skor IPK Indonesia sama dengan tahun 2012, yaitu 32.
        
IPK tersebut didapatkan Transparency International setelah melakukan penggabungan sumber data yang diperoleh dari 13 lembaga internasional yang independen dan kredibel.
        
IPK itu memiliki rentang skor antara 0--100, semakin tinggi skor IPK sebuah negara, semakin bersih tingkat korupsi di negara itu.
        
"Kejujuran adalah hal yang mahal di negeri ini, dan pemimpin yang jujur saat ini langka, tapi Jokowi adalah pengecualian. Jokowi sudah membuktikan kejujuran itu dalam waktu singkat di Jakarta, sehingga para pencuri uang APBD tidak berkutik dan APBD DKI Jakarta mengalami kenaikan drastis," katanya lagi.