"Jokowi-JK juga harus dapat memilih pembantunya, menteri-menterinya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menangani persoalan bangsa ini terutama dalam penanganan masalah lingkungan hidup, jangan hanya menjadi kementerian yang tidak bisa bergerak, termasuk dapat menjadikan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai sarana ampuh untuk menghentikan para perusak lingkungan di negeri ini," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Lampung Bejoe, Dewangga di Bandarlampung, Senin (201/10).
Dia juga mengapresiasi positif para pembantu Jokowi-JK dalam kabinet pemerintahan yang disesuaikan dengan profesionalisme berdasarkan pendekatan disiplin ilmu, bukan pendekatan koalisi partai, sehingga para pembantu presiden mampu dan mumpuni di bidangnya.
"Seperti halnya pada Kementerian Lingkungan Hidup selama ini tidak ada suaranya, padahal kementerian ini sangat diperlukan ketika negeri ini mengalami kerusakan akibat tambang, migas, dan eksploitasi sumberdaya alam lainnya," katanya.
Walhi Lampung berharap pemimpin Kementerian LH harus memahami UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, sehingga wewenang sebagai kontrol perusahaan bisa dilakukan di tingkat desa hingga kabupaten yang selama ini tidak pernah dilakukan.
"Perusahaan-perusahaan yang wajib memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan saja tidak memenuhinya. Sudah saatnya kita memperbaiki negeri ini dengan tangan-tangan para pemuda, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup diserahkan kepada kaum pemerhati lingkungan dan pemimpin organisasi lingkungan seperti pimpinan Walhi Nasional Abetnego Tarigan untuk keberlanjutan pelestarian lingkungan hidup," ujar.
Secara terpisah, Direktur Kantor Bantuan Hukum Lampung, Syarif Abadi menilai, pelantikan Jokowi-JK hari ini sekaligus merupakan rekonsiliasi nasional.
"Kita lihat ada demokrasi khas di Indonesia, meskipun para elit politik bersitegang, tetapi momentum pelantikan Jokowi-JK bisa mencairkan itu. Saya berharap program prorakyat Jokowi bisa didukung," kata Syarif lagi.