KKP Kuatkan Ekonomi Nelayan

Jakarta, 13/10 (ANTARA) -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senantiasa mengutamakan Program Pro Rakyat demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan Indonesia. Hal ini pun ditempuh dengan terus menggulirkan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).  Program yang bergulir sejak beberapa tahun lalu ini, fokus terhadap kegiatan pendampingan dan pembinaan nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Pendampingan dilakukan baik secara langsung kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS), kelompok, maupun secara luas di wilayah berbasis Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Sebagai langkah nyata, Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja mencanangkan Implementasi Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Senin (13/10).

Sjarief  mengungkapkan, dicanangkannya Kotabaru sebagai kawasan program PKN karena wilayah perairan laut di Kotabaru, memiliki potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan  untuk pengembangan perikanan.  Tercatat, potensi lestari ikan di Kabupaten Kotabaru mencapai 98 Ton/Tahun, selain itu potensi ikan kerapu mencapai 10,2 Ton/Tahun, udang 15 Ton/Tahun, kepiting dan rajungan 220 Ton/Tahun, ikan bawal 93 Ton/Tahun, ikan asin 220,5 Ton/Tahun, lobster 96 Ton/Tahun, dan rumput laut 447 Ton/Tahun serta terdapat juga potensi karang laut. Sementara rumah tangga perikanan laut tercatat sebanyak 4.149 rumah tangga dengan perahu motor berjumlah 3.341 unit. Sedangkan jumlah rumah tangga perikanan darat, tambak dan kolam sebanyak 1.411 rumah tangga dengan perahu jenis jukung sebanyak 251 buah.

Maka dari itu, program ini menyasar pengembangan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan lainnya melalui pengembangan usaha rumah tangga ke arah usaha industri, dan meningkatkan pengolahan serta pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Sjarief menjelaskan, dalam pelaksanannya, program-program seperti pembangunan rumah sangat murah bagi nelayan, pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, bantuan langsung masyarakat berupa skema usaha menengah kecil (UMK) dan kredit usaha rakyat (KUR), termasuk pembangunan fasilitas sekolah dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta fasilitas bank rakyat terus disinergikan dengan stakeholder terkait. Sehingga Program Pro Rakyat ini dapat lebih optimal dan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat nelayan, jelasnya.

Terkait hal itu, dalam kegiatan pencanangan program PKN di Kota Baru ini, KKP bersama K/L anggota Pokja memberikan stimulus bantuan sosial kepada masyarakat nelayan setempat. Adapun KKP memberikan bantuan langsung di sub sektor bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolah hasil pemasaran. Rinciannya yakni, di bidang perikanan tangkap berupa bantuan mesin dampeng sebanyak 8 unit kepada 8 kelompok nelayan serta bantuan PUMP Perikanan Tangkap kepada 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebesar Rp100 juta/kelompok. Sedangkan di perikanan budidaya ditandai dengan diberikannya bantuan berupa PUMP perikanan budidaya kepada 9 kelompok sebesar Rp 35 juta/ kelompok.  Serta bantuan kepada kelompok pengolah hasil pemasaran
berupa bantuan PUMP kepada 3 kelompok sebesar Rp 30 juta/ kelompok.

"Bantuan langsung tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan lewat peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah," jelas Sjarief.

Sementara K/L anggota Pokja, seperti Kementerian Kesehatan memberikan bantuan berupa Program Kesehatan Kerja Nelayan dan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas wil. PPI  Saijaan sebesar Rp. 340,6 juta. Selain itu, juga diserahkannya bantuan berupa  paket alat pelindung diri nelayan serta makanan pendamping ASI, makanan tambahan anak sekolah dan ibu hamil dan media KIE promosi kesehatan. Tak ketinggalan Kementerian Koperasi turut memberikan bantuan berupa pembangunan gedung pusat layanan usaha terpadu bagi koperasi dan nelayan senilai Rp. 2,742 milyar

Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan Program PKN di tahun ini, terjadi berbagai kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan. Contohnya, peningkatan akses nelayan miskin terhadap kepemilikan tanah dan layanan keuangan perbankan. Lalu, meningkatnya akses nelayan miskin terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta naiknya tingkat pendapatan masyarakat nelayan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari program PKN yang menyasar rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan lewat peningkatan wirausaha dan pendapatan nelayan.  Sejak digulirkannya program PKN di tahun 2011, KKP berhasil merealisasikan berbagai capaian positif dalam penguatan sarana dan prasarana di PP/PPI. Semisalnya, telah dikembangkan 100 unit PP/PPI. Kemudian pada tahun 2012, terdata sebanyak 400 unit PP/PPI yang terdiri dari 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga nelayan tak mampu telah dijangkau program ini. Sedangkan  di  tahun 2013, sebanyak 200 unit PP/PPI dan di tahun 2014 sebanyak 116 unit PP/PPI pun tak luput dari sentuhan program PKN.

Pencanangan Program PKN yang dirangkaikan dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Nusantara Tahun 2014 ini memiliki makna yang sangat penting a.l.,  yakni menunjukkan peran para nelayan yang telah mengelola dan memanfaatkan keunggulan komparatif sebagai bangsa bahari dan negara kepulauan. Nelayan menjadi alat pemersatu bangsa dan proses asimilasi kultur budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Kemudian menunjukkan jati diri bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang tidak terpisahkan secara geografis. Rencananya puncak dari
penyelenggaran Hari Nusantara akan diselenggarakan di Pantai Siring Laut, Jujadi, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati,Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350).

(W. Indrawan).