Mahasiswa Unas Tuntut Kembalikan Hak Demokrasi Rakyat

Jakarta (ANTARA Lampung) - Mahasiswa Universitas Nasional (Unas) yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Mahasiswa Universitas Nasional (HAMAS) Unas menggelar aksi damai tolak UU Pilkada "Kembalikan Hak Demokrasi Rakyat Indonesia" di kampus Unas, Jakarta.

"Sudah 16 tahun reformasi di Indonesia berjalan, harapan rakyat Indonesia dengan semakin meningkat dan berkembangnya demokrasi kini mengalami hambatan dengan adanya UU Pilkada tersebut," kata Humas HAMAS Unas, Putera, di Jakarta, Kamis (9/10).

Ia menjelaskan, pengesahan UU Pilkada tersebut merupakan suatu perampasan hak politik rakyat dan menutup ruang partisipasi dalam bentuk kontrol atau pengawasan publik terhadap tatanan politik.

"Hal ini adalah bukti nyata, bahwa elit politik telah menarik mundur capaian demokrasi," katanya.

Menurutnya, Pilkada tidak langsung yang meminggirkan partisipasi rakyat bisa menjadi ajang politik yang rentan terhadap korupsi, transaksi politik, dan pemburuan rantai kekuasaan yang dimulai sejak masa pencalonan, pemilihan, dan pasca pemilihan.

"Pilkada tidak langsung bukan sekedar soal perubahan mekanisme, tetapi merupakan suatu pembajakan demokrasi yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi," ujarnya.

Ia berharap, UU Pilkada dapat menjadi bahan pertimbangan kembali para anggota DPR yang merupakan wakil rakyat untuk meninjau kembali UU Pilkada tersebut.

"Adanya berbagai kritik dari mahasiswa maupun masyarakat, diharapkan para anggota legislatif dapat mengeluarkan Undang-Undang yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan seseorang atau kelompok," ujarnya lagi.