Skotlandia Tolak Merdeka

id Skotlandia Tolak Merdeka

Skotlandia Tolak Merdeka

Refrendum kemerdekaan Skotlandia digelar 18 September 2014. Penduduknya akan memilih apakah tetap bergabung atau mengakhiri kebersamaan yang telah berumur 307 dengan Kerajaan Inggris Raya. (FOTO : Paul Hackett / Reuters/themoscowtimes.com)

Edinburgh (Antara/AFP)- Skotlandia menolok kemerdekaan dalam satu referendum yang mempertahankan Kerajaan Inggris itu tetap utuh tetapi membuka pintu bagi otonomi lebih luas setelah kehadiran pemilih yang besar, kata hasil-hasil sementara, Jumat.
         
Jumlah warga yang tidak mendukung kemerdekaan 55,42 persen sedang yang mendukung 44,58 persen dengan 31 dari 32 daerah telah dihitung suaranya.
         
Para penentang kemerdekaan di seluruh Skotlandia bersukaria ketika hasil itu diumumkan, sementara para pegiat pro-kemerdekaan kecewa dan sedih.
         
Hasil itu membuyarkan harapan ratusan ribu warga Skotlandia yang memberikan suara mereka mendukung pemisahan Kamis dalam satu pemungutan suara yang memicu perdebatan hangat dalam pemerintah Ingris.
         
"Kami tahu ada mayoritas  bagi kampanye "menolak", kata Menteri Pertama pro-kemerdeaan Alex Salmond di Edinburgh.
         
"Rakyat Skotlandia secara mayoritas untuk tahap ini memutuskan  tidak ingin menjadi satu negara merdeka," katanya.
         
Hasil itu memukul ambisi polisi seumur hidup bagi Salmond, kendatipun hasil kuat bagi dukungan  kemerdekaan telah membuka  kemungkinan bagi satu usaha lain bagi kemerdekaan pada masa depan.
         
Ada beberapa kemenangan besar termasuk di kota Glasgow, tetapi keunggulan itu  tidak cukup untuk mengatasi banjirnya suara "tidak" di seluruh Skotlandia.
         
Menjelang pemungtan suara itu tiga partai politik utama Inggris menjanjikan kekuasaan lebih besar bagi parlemen Skotlandia termasuk  pajak dan pendapatan lainnya dan satu usaha saat terakhir untuk meyakinkan para pemilih untuk tetap bergabung dengan Inggris.
         
Wakil Menteri Pertama Nicola Sturgeon  mengayakan referendum  itu menunjukkan satu "tuntutan kuat bagi perubahan " dan menegaskan pemerintah Inggris di London kini harus menepati janji-janjinya.