Bandarlampung, (ANTARA LAMPUNG) - Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung Juniardi menegaskan, anggaran pelantikan anngota legislatif di kabupaten/kota atau provinsi masa bakti 2014-2019 harus dipublikasikan sesuai dengan amanat undang-undang.
"Masyarakat seharusnya dapat mengakses informasi mengenai anggaran sebagaimana amar UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)," ujarnya, menanggapi anggaran pelantikan dewan di beberapa kabupaten/kota yang tidak dipublikasikan, di Bandarlampung, Selasa.
Transparansi anggaran menurutnya, merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
"Pers dapat mendukung proses transparansi anggaran di daerah masing-masing guna mencegah terjadinya praktik korupsi. Sekali lagi, anggaran sangat rentan dengan penyalahgunaan, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)," ujarnya..
Ketua PWI perwakilan Waykanan Masriyanto mengaku pihaknya tidak mengetahui anggaran digunakan untuk pengukuhan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Waykanan 2014--2019.
"Saya pikir berapa anggaran untuk pelantikan ini merupakan pertanyaan mendasar dan memang perlu diketahui. Publik semestinya sangat perlu tahu tanpa kesulitan," ujarnay pula.
Masriyanto menegaskan, wakil rakyat Waykanan yang dilantik hari ini semestinya juga mengetahui berapa anggaran pelantikan dipergunakan.
Sebagaimana Masriyanto, sejumlah staf DPRD Kabupaten Waykanan juga mengaku tidak tahu berapa anggaran digunakan untuk pelantikan legislastif terpilih setempat.
Anggota DPRD Waykanan terpilih dari Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa, Aburizal Setiawan yang pada Pileg lalu meraih 835 suara juga mengaku tidak mengetahui berapa anggaran pelantikan yang digunakan.
KI Lampung: Publikasikan Anggaran Pelantikan Dewan
Masyarakat seharusnya dapat mengakses informasi mengenai anggaran sebagaimana amar UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)."
