Waykanan, Lampung (ANTARA LAMPUNG) - Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, meminta pemerintah daerah setempat mengevaluasi operasional mobil pemadam kebakaran karena tidak berfungsi saat penanganan kebakaran di Kampung Tiuhbalak, Baradatu.
"Kami `positif thinking` saja, berpikir jernih, kenapa ada alat namun tidak bisa digunakan, ini tentu ada persoalan internal. Saya sarankan institusi terkait harus melakukan evaluasi dan koreksi yang diperlukan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Waykanan yang juga Wakil Ketua DPRD Waykanan itu, Yozi Rizal, di Blambangan Umpu, Selasa (29/7).
Pada Senin (28/7) sekitar pukul 07.30 WIB, bersamaan dengan Idul Fitri 1435 Hijriah, satu rumah panggung di Kampung Tiuhbalak, Kecamatan Baradatu ludes dilalap api.
Ia menyatakan menyesalkan tidak berfungsinya mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kabupaten setempat sehingga tidak bisa menangani kebakaran tersebut.
Kebakaran bertepatan dengan pelaksanaan shalat Id itu, sempat membuat panik jamaah Masjid Al Muqodam di kampung setempat yang hanya berjarak beberapa puluh meter dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan dua bank swasta di wilayah itu.
Sejumlah warga menginformasikan saat kebakaran terjadi, penunggu rumah yang juga adik kandung pemilik rumah sedang mudik Lebaran ke Sumatera Selatan.
Yozi menyayangkan mobil pemadam kebakaran milik pemkab setempat yang memiliki kapasitas 5.000 liter dan dibeli dengan harga Rp1,4 miliar dari APBD 2012 justru tidak berfungsi pada saat diperlukan.
"Ini ada persoalan apa. Nanti setelah aktif, institusi terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan kami panggil," ujar legislatif terpilih DPRD Provinsi Lampung itu.
Sejumlah warga setempat mengatakan kebakaran yang diduga diakibatkan korsleting listrik tidak sempat dipadamkan karena sebagian besar warga sedang shalat Id.
Beberapa warga mengaku sudah berusaha menghubungi pihak instasi terkait untuk meminta bantuan mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Waykanan, tapi tak berhasil.
"Api benar-benar padam setelah bangunan rumah panggung nyaris habis terbakar. Warga sekitar bergotong-royong memadamkan sisa api dengan menyiramkan air," ujar Syarif, warga daerah itu.
Aan, warga lainnya mengatakan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Akan tetapi semua bangunan, termasuk perabotan di dalam rumah habis terbatas dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blambanganumpu Neneng Rahmadini menilai banyak hal sebenarnya tidak perlu diadakan oleh pemkab setempat.
"Armada pemadam kebakaran salah satu contohnya. Saya pikir itu belum prioritas. Seharusnya persiapkan sumber daya manusianya terlebih dahulu," katanya.
Terkait nilai pembelian pemadam kebakaran itu, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Pemkab Waykanan Kusuma Anakori tidak menampik nominal pembelian mencapai Rp1,4 miliar.
"Dari total APBD Waykanan tahun 2012, persentasenya sekitar 0,002 persen. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yakni Bagian Pembangunan, Bappeda, dan institusi kami melihatnya berdasarkan analisa kebutuhan mengingat damkar lama bermasalah," katanya.
Kabupaten Waykanan dinilai rawan kebakaran di kawasan permukiman penduduk maupun kawasan hutan dan perkebunan di daerah ini.
Saat kemarau, merujuk sejumlah hasil pantauan citra satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), beberapa kawasan hutan tersebut teridentifikasi rawan kebakaran.
Kabupaten Waykanan memiliki hutan seluas 83.434,17 hektare, sekitar 30 persen dari total luas daerah itu, yakni hutan lindung Register 24 Bukitpunggur 20.831 hektare, hutan lindung Register 41 Bukitsaka 1.116,80 hektare, hutan produksi Register 42 Rebang DS 13.151,50 hektare.
Selain itu, hutan produksi Register 44 Muaradua 21.172,58 hektare, hutan produksi Register 46 Wayhanakau 20.017,29 hektare, hutan produksi Gihamtahmi 7.145 hektare, dan lahan kritis seluas 25.788 hektare.
