Jusuf Kalla dan Networking

Selasa, 21 Mei 2013 08:43 WIB

Makassar, (Antara Lampung) - Tokoh perdamaian Jusuf Kalla (JK) menekankan pentingnya memiliki jaringan pertemanan yang baik atau "networking" guna membantu perwujudan upaya rekonsiliasi konflik.

"Kita tidak bisa mengajukan upaya perdamaian tanpa ada 'networking' yang hebat," kata Jusuf Kalla usai makan malam bersama sejumlah tokoh perdamaian dunia di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Minggu malam.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu memiliki peran penting dalam upaya perwujudan rekonsiliasi dari sejumlah konflik daerah di Tanah Air.

Konflik yang terjadi Poso, Ambon, dan Aceh telah ditaklukan mantan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) itu, dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan perjanjian Malino.

Saat Jusuf Kalla menjabat sebagai wakil presiden juga dia berhasil membawa konflk antara kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menuju kesepakatan Perjanjian Helsinki.

Berbekal wawasan dan jaringan pergaulannya dengan sejumlah tokoh perdamaian internasional, Kalla kemudian bergabung dalam organisasi non-profit yang begerak di bidang politik internasional, Centrist Asia Pacific Democrats Indonesia (CAPDI).

Pria yang pada 15 Mei lalu berulang tahun ke-71 itu pun mendapat kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum CAPDI.

"CAPDI itu bersifat lebih sebagai forum untuk bekerja sama dan memberikan sumbangan pikiran terhadap berbagai masalah yang dihadapi di kawasan," jelasnya.

Kawasan Asia Tenggara, misalnya, masih menyimpan masalah lama menyangkut perbatasan di Laut China Selatan.

Masih banyak konflik, baik yang bersifat internal maupun antarnegara, terjadi di kawasan, sehingga diperlukan satu 'wadah' untuk menampung usulan, saran dan kritik dari berbagai pihak.

"Melalui forum CAPDI, kita semua dapat bersatu mengusahakan perdamaian dan rekonsiliasi," jelasnya.

Selama dua hari, Senin (20/5) hingga Selasa (21/5), setidaknya 60 pegiat perdamaian dari 21 negara kawasan dan non-kawasan berkumpul di Kota Angin Mamiri untuk berdiskusi mengenai upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan, Filipina, Thailand dan Rohingnya Myanmar.

"Semua perwakilan hadir, karena itu pertemuan yang bersifat informal dan mengutamakan 'leadership' seperti ini dapat memberikan sinergi yang baik," ujarnya.